Makassar-B88News.id- Di lorong-lorong Sengkabatu, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, siang itu terasa berbeda. Warga berkumpul sederhana, sebagian duduk di kursi plastik, lainnya berdiri di teras rumah. Mereka menunggu satu hal: kesempatan menyampaikan langsung isi hati kepada wakilnya di DPRD,
Anggota DPRD Kota Makassar, Muhammad Yulianto Badwi, melanjutkan agenda reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2025/2026,Minggu (15/2/2026)
Titik ketujuh ini menjadi ruang temu antara legislator dan masyarakat di daerah pemilihannya yang meliputi Kecamatan Tallo, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, hingga Kepulauan Sangkarrang.
Sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar sekaligus Anggota Komisi C Bidang Pembangunan, Yulianto datang bukan sekadar menyapa. Ia membuka ruang dialog, mendengar satu per satu aspirasi warga tentang sampah yang belum tertangani maksimal, lampu jalan yang redup di malam hari, hingga persoalan air bersih yang masih menjadi keluhan klasik di pesisir utara Makassar.
“Selain itu, juga ada masukan beberapa untuk pembenahan drainase dan jalan,” ujarnya di hadapan warga.
Namun, di antara persoalan infrastruktur, ada satu isu yang terus berulang sejak titik pertama resesnya: Kartu Indonesia Sehat (KIS). Banyak warga mengeluhkan BPJS KIS mereka dinonaktifkan akibat persoalan penetapan desil.
“Ini menjadi keluhan warga sekarang terkait penetapan desil karena banyak yang mengeluh BPJS KIS-nya dinonaktifkan,” tambahnya.
Yulianto menegaskan seluruh aspirasi akan dicatat dan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Khusus untuk persoalan infrastruktur seperti drainase, ia menyebut dapat langsung berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU), mengingat posisinya di Komisi C.
“Saya akan tampung ke pokok pikiran saya kemudian ditindaklanjuti ke dinas terkait. Jelaskan titiknya di mana, semoga bisa masuk skala prioritas,” ucapnya, meminta warga menyampaikan detail persoalan agar lebih mudah diperjuangkan.
Kehadiran Yulianto pun mendapat apresiasi dari Lurah Buloa, Naz Alamsyah Wiradinata. Ia menilai reses menjadi momentum penting agar suara warga tidak berhenti di tingkat kelurahan saja.
“Terima kasih banyak pak Dewan atas kehadirannya. Warga di sini senang bisa langsung sampaikan keluhannya, jadi untuk warga jangan sungkan bertanya,” tandasnya.
Di pesisir yang akrab dengan persoalan dasar perkotaan, reses bukan sekadar agenda formal. Ia menjadi jembatan harapan antara keluhan yang disampaikan dengan kebijakan yang diharapkan benar-benar hadir menjawab kebutuhan.(SM)
Posting Komentar untuk "Lampu Jalan Redup hingga BPJS Nonaktif, Jadi Catatan Reses Yulianto di Tallo"