Oleh : Sudarto (Dosen Universitas Negeri Makassar, PGSD FIP)
Bayangkan sebuah negara bernama Indonesia Baru di mana pemilu bukan lagi ajang lelang suara penuh tipu muslihat, melainkan panggung uji bakat dan kemampuan sejati. Suap tebal di balik layar, jual beli dukungan dari desa ke kota, manipulasi data suara yang tak terdeteksi, serta politik kotor lainnya telah merusak fondasi demokrasi kita selama puluhan tahun.
Calon legislatif dan eksekutif terpilih bukan karena visi brilian, tapi karena kantong tebal, isi tas dan jaringan gelap. Rakyat menjerit kecewa, ekonomi terpuruk, keadilan tercerabut. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Saatnya reformasi murni: hapus sistem pemilu lama, ganti dengan Uji Kemampuan Nasional yang transparan dan revolusioner. Calon pemimpin diuji ketat oleh tim independen (terdiri dari: dosen terpilih, ulama bijak, tokoh masyarakat kredibel) yang fokus pada kemampuan membangun ke depan.
Setiap visi-misi dan janji ditagih secara masuk akal, rekam jejak diaudit, persyaratan pendidikan ditingkatkan: bupati minimal S1, gubernur minimal S2, presiden S3 lengkap dengan latar belakang kuliah yang jelas dan rekan seangkatan yang terverifikasi, tidak abal-abal yang butuh uji “forensik”. Ditambah sertifikat akhlak dari tokoh agama dan masyarakat. Ini bukan sekadar ide, melainkan panggilan inspiratif untuk bangsa bangkit, seperti sungai deras yang akan membersihkan endapan lumpur menuju lautan kemakmuran.
Politik kotor telah menjadi racun mematikan bagi Indonesia selama bertahun-tahun. Ingat saja bagaimana kampanye pilkada sering berubah menjadi pasar gelap, di mana satu suara dijual ratusan ribu rupiah atau dibandrol dengan selembar sarung, atau data pemilih dimainkan seenaknya oleh oknum KPU. Calon yang menang bukanlah yang paling kompeten dan layak, melainkan yang paling licik dan punya tas padat berisi. Akibatnya, parlemen penuh orang asing yang tak paham legislasi, eksekutif sibuk korupsi (untuk kembalikan dana gabung dan dana kampanye) daripada membangun.
Kerugian negara bisa capai triliunan rupiah setiap tahun, rakyat miskin semakin terpuruk, generasi muda kehilangan harapan. Padahal, Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 58 menekankan amanah haruslah diserahkan kepada yang layak, bukan kepada penjilat atau pembeli suara dan pemalsu data. Sistem pemilu saat ini melanggar prinsip itu, menciptakan pemimpin yang rapuh dan rentang korup. Reformasi dengan Uji Kemampuan datang sebagai angin segar, mengembalikan esensi kepemimpinan: kemampuan nyata untuk membangun, bukan janji manis yang menguap tanpa realisasi.
Bayangkan bagaimana proses Uji Kemampuan Nasional ini bekerja dengan mengalir dan adil. Tak ada lagi bilik suara misterius atau kotak suara berdarah kecurangan. Calon mendaftar, lalu menghadap tim independen yang terbentuk dari orang-orang terpilih: dosen doktor dari universitas negeri; ulama ahli tafsir dari MUI, NU, dan Muhammadiyah; serta tokoh masyarakat seperti aktivis hak asasi, pengusaha etis, dan jurnalis senior yang tak ternoda korupsi dan godaan sesaat. Anggota Tim ini dipilih melalui verifikasi rakyat secara digital, bebas dari intervensi politik. Ujian utamanya sederhana tapi mendalam: kemampuan membangun ke depan jika terpilih. Calon diminta menyelesaikan studi kasus nyata, misalnya, bagaimana mengubah kabupaten miskin menjadi lumbung pangan dalam lima tahun masa kepemimpinan, atau merancang undang-undang anti-kemiskinan yang adil untuk calon legislasi.
Pertanyaan tajam yang dilontarkan: Apa rencana konkret Anda? Bagaimana melakukannya? Bagaimana mengukur keberhasilannya? Semua janji dicatat dan ditagih, dilihat kelogisannya oleh tim, dengan target bulanan atau tahunan yang harus dicapai, siap diawasi publik melalui dashboard transparan.
Rekam jejak calon diaudit secara ketat oleh lembaga terbersih (perlu dibentuk terlebih dahlu), mencakup sepuluh tahun terakhir: pernah korupsi? Pernah manipulasi proyek? Jika tak lolos, selesai sudah. Tes intelektual mengukur IQ minimal 100, kemampuan analisis, dan kreativitas solusi, bukan hafalan teori kosong tanpa kemampuan implementasi. Wawancara akhlak menjadi penentu akhir: ulama menggali komitmen syariah dan kejujuran batin, tokoh masyarakat menilai integritas sosial. Hanya yang lolos top 20 persen yang maju sebagai calon resmi untuk ditanya lanjut. Rakyat tetap terlibat, memberikan masukan melalui polling digital, tapi keputusan final di tangan tim independen untuk cegah politik uang. Proses ini dibuat live streaming nasional, seperti pertandingan olahraga besar, membangun kepercayaan publik secara organik, bukan banyaknya suara yang dibandrol dengan harga pulsa, tapi murni partisipasi rakyat yang berhati mulia.
Persyaratan pendidikan ditingkatkan secara bertahap agar calon benar-benar siap memimpin. Untuk Bupati atau Wali kota, minimal sarjana S1, diverifikasi langsung oleh rektor kampus asal lengkap dengan daftar rekan kuliah dan transkrip asli, serta berita acara ujian skripsi, tak ada celah untuk ijazah palsu atau caplok gelar dan ijazah orang lain. Gubernur /Wakil wajib S2 dan Presiden/Wakil wajib S3, disertai pengalaman sebagai abdi negara (ASN, Polri, TNI atau status lainnya) atau abdi Swasta atau pengalaman lainnya di sektor pemerintahan. Begitu pula legislatif: anggota DPRD kabupaten minimal S1, DPRD provinsi minimal S2, dan DPR pusat S3 dengan tulisan-tulisan yang menginspirasi rakyat. Semua latar belakang dicek silang dengan database perguruan tinggi nasional, memastikan tak ada celah penipuan seperti kasus ijazah abal-abal yang sering mengguncang publik.
Tambahkan lagi syarat sakral: sertifikat akhlak dari tokoh agama setempat dan tiga tokoh masyarakat independen. Sertifikat ini bukan kertas kosong, melainkan kesaksian tertulis tentang amanah calon, tak pernah terlibat korupsi, aktif berdakwah atau beramal sosial, dan punya rekam jejak kebaikan dalam bidang kehidupan (guru, dosen, penceramah, penulis, tokoh keamanan, tokoh politik, tokoh pendidikan). Ulama menilai berdasarkan komitmen tauhid dan akhlak mulia, sementara tokoh masyarakat mengonfirmasi melalui wawancara guru, dosen dan rekan kerja sang calon. Verifikasi ini berbasis digital dan blockchain-based, tak bisa dipalsukan dan bersifat transparan. Bayangkan calon gubernur atau presiden yang lolos: seorang doktor yang paham pendidikan, ekonomi syariah yang pernah membangun “bangsa” lewat sekolah, kampus, desa mandiri, dan segala lapangan lainnya, disertifikasi oleh kiai besar sebagai pribadi zuhud, dan tokoh masyarakat sebagai pemimpin yang selalu mengayomi yang lemah. Inilah pemimpin ideal yang bisa membangun ke depan, bukan menghancurkan bangsanya.
Manfaat sistem ini mengalir deras seperti banjir kemakmuran. Pemimpin legislatif S3 akan merancang undang-undang secara cerdas yang mendukung inovasi, sementara eksekutif S2 atau S3 mengeksekusi dengan visi jangka panjang yang inspiratif dan motifatif. Politik uang lenyap karena tak ada kampanye mahal, hemat triliunan rupiah untuk infrastruktur. Janji kampanye berubah menjadi kontrak performa: gagal capai target, turun secara alami melalui evaluasi tahunan. Rakyat tak lagi kecewa; mereka melihat pemimpin yang bekerja nyata, mengangkat yang miskin naik kelas, menjaga yang kaya tetap produktif. Seperti Singapura yang memilih pemimpin melalui meritokrasi ketat, Indonesia bisa melonjak GDP dua kali lipat dalam satu dekade. Atau Estonia, yang digitalisasi pemilu hingga kecurangan hampir nol. Di sini, kita tambah nilai agama dan budaya, lahirkan pemimpin seperti Umar bin Khattab: cerdas, amanah, dan penuh kasih.
Implementasi tak perlu rumit, mulailah bertahap untuk rasa percaya diri. Tahun pertama, pilot di sepuluh kabupaten rawan kecurangan seperti di Jawa Tengah dan Papua. Bentuk tim independen nasional melalui undang-undang khusus, amandemen UUD 1945 agar konstitusional. Tahun kedua, perluas ke pilgub provinsi dengan sosialisasi masif melalui sekolah dan masjid, gereja dan vihara. Pada tahun 2029, terapkan secara nasional untuk pilpres dan DPR. Biaya awal ratusan miliar, tapi penghematan dari korupsi mencapai kuadriliun. Edukasi rakyat lewat media sosial dan kampanye inspiratif: "Pilih kemampuan, bukan politik uang dan isi tas!" Tantangan seperti resistensi elit politik diatasi dengan dukung ulama, tokoh masyarakat, dan mahasiswa, demo elegan dan damai untuk reformasi, jauh dari anarkhis.
Penutup: Saudara-saudara, ini panggilan jiwa bangsa. Dari politik kotor yang menghancurkan, kita bangkit ke era kepemimpinan baru, calon dari kalangan doktor yang diuji kemampuannya untuk membangun bangsa. Bayangkan 2030: presiden doktor brilian memimpin, DPR sarjana tiga top mewujudkan kesejahteraan rakyat, bupati S1 mengubah desa jadi kota modern dan makmur. Tak ada lagi suap menyuap atau manipulasi data (prilaku yang dilaknat Allah), hanya prestasi dan akhlak yang menentukan. Seperti phoenix dari abu, Indonesia terbang tinggi menjulang: bersih, adil, makmur, sentosa.
Mari bersatu: mahasiswa tuntut, ulama dukung, rakyat wujudkan, pemerintah samikna. Reformasi Uji Kemampuan bukan mimpi, ini amanah bagi kita semua untuk generasi emas. Saatnya bergerak, demi Indonesia yang kita banggakan! Demi Indonesia yang diridhoi Allah karena pemimpinnya penuh amanah. Demi terwujudnya Indonesia: Baldatun toyyibatun warobbun ghofur.(*)
Posting Komentar untuk "Cukuplah Sudah Politik Uang dan Kampanye Mahal! Kini Era Baru: Pemimpin Harus Dites dan Diuji Kemampuannya, Bukan Dipilih Berdasarkan Jumlah Suara Demi Indonesia Terbang Tinggi"