Buka Larwasda, Bupati Barru: Setiap Rupiah Anggaran untuk Rakyat, Bukan untuk Kepentingan Pribadi

BARRU —B88News.id- Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., membuka Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) Kabupaten Barru Tahun 2026 di Baruga Pettu Adae, Lantai VI Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Barru, Selasa (8/9/2026).

LARWASDA yang pertama kali digelar di lingkungan Pemkab Barru ini diinisiasi Inspektorat Daerah sebagai wadah evaluasi dan penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan diikuti 150 peserta, terdiri dari Sekda. Staf Ahli Bupati, para Asisten Setda.Pimpinan OPD, Dirut RSUD Lapatarai, Para Kabag lingkup Setda.Para Inspektur Pembantu lingkup Inspektorat. camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, pengelola Dana BOS, auditor dan PPUPD Inspektorat.

Dalam sambutannya, Bupati Andi Ina menegaskan LARWASDA bukan sekadar agenda seremonial, tetapi momentum memperkuat integritas, pengawasan, dan akuntabilitas seluruh jajaran pemerintahan.

“Pengawasan bukan semata-mata untuk menemukan kesalahan, tetapi lebih daripada itu merupakan instrumen pembinaan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai ketentuan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Ia menegaskan setiap anggaran pemerintah harus dipertanggungjawabkan dan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Setiap satu sen anggaran yang ibu dan bapak kelola harus ada pertanggungjawabannya. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barru. Tidak ada yang lain,” tegasnya.

Bupati juga mengingatkan pimpinan OPD dan pengelola anggaran agar tidak menunda tindak lanjut temuan BPK maupun hasil pengawasan Inspektorat.

“Temuan BPK itu jangan ditunda. Segeralah ditindaklanjuti. Karena temuan BPK bisa menjadi bom waktu bagi kita jika tidak segera diselesaikan,” katanya.

Ia meminta hasil pengawasan dijadikan langkah pencegahan agar persoalan tidak berkembang menjadi masalah hukum.

“Jangan sampai di akhir masa pensiun, yang seharusnya ibu dan bapak memasuki masa pensiun dengan bahagia, justru menghadapi persoalan hukum,” ujarnya.

Bupati menegaskan dirinya bersama Wakil Bupati tidak meminta ataupun mengharapkan imbalan pribadi dari jajaran pemerintah daerah.

“Silakan ibu dan bapak mengelola anggaran dengan baik. Tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat. Jangan berharap ada mahar yang diberikan kepada Ibu Bupati atau Pak Wakil untuk apa pun. Itu tidak ada,” tegasnya.

Selain itu, Bupati meminta seluruh OPD memaksimalkan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dengan kesadaran dan tanggung jawab masing-masing.

“Saya berharap MCP itu kita laksanakan karena kesadaran diri sendiri dan tanggung jawab diri sendiri. Perlihatkan bahwa MCP yang dulu kita masih kuning, insya Allah kita akan menjadi daerah yang hijau,” harapnya.

Bupati juga mengajak seluruh jajaran memperkuat sinergi untuk mewujudkan good governance dan clean governance. Ia meminta setiap persoalan segera dikomunikasikan dan tidak dihadapi sendiri.

“Kalau ada masalah, jangan berpikir ini adalah masalah yang ada di diri kita sendiri. Bagilah masalah itu kepada kami, agar beban yang kita dapatkan bisa diringankan dan insya Allah kita akan mencari solusi terbaik untuk keselamatan kita semuanya,” ungkapnya.

Bupati berharap LARWASDA memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pengawasan, mempercepat tindak lanjut pemeriksaan, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Dana Desa dan Dana BOS demi mendukung terwujudnya masyarakat Barru yang berkeadilan, maju, berkelanjutan dan sejahtera lebih cepat.

Rangkaian LARWASDA meliputi pemaparan hasil pengawasan Inspektorat Daerah Tahun 2026, capaian tindak lanjut pemeriksaan, penyampaian rekomendasi kepada perangkat daerah dan pemerintah desa, serta diskusi penguatan komitmen tindak lanjut.(syam)