Makassar-B88News.id- Suasana Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar, Selasa (2/6/2026), siang itu berlangsung khidmat. Sejumlah kepala daerah tampak hadir menantikan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Di antara para kepala daerah tersebut, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari hadir bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Barru. Seperti daerah lainnya, ada harapan yang mengiringi setiap proses pemeriksaan. Sebab di balik laporan keuangan yang diperiksa, terdapat ukuran tentang bagaimana sebuah pemerintahan mengelola amanah rakyat.
Ketika Kabupaten Barru kembali dinyatakan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), senyum syukur pun mengembang. Bukan tanpa alasan. Raihan tahun ini bukan sekadar WTP biasa, melainkan WTP ke-11 secara berturut-turut, sebuah capaian yang menunjukkan konsistensi daerah ini dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
Bagi sebagian orang, WTP mungkin hanya dipandang sebagai istilah dalam dunia pemerintahan. Namun bagi mereka yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan, WTP adalah buah dari proses panjang yang penuh ketelitian, kedisiplinan, dan tanggung jawab.
Ada laporan yang harus disusun dengan cermat. Ada dokumen yang harus diverifikasi satu per satu. Ada aset yang harus ditata dengan baik. Ada pula berbagai rekomendasi yang harus ditindaklanjuti demi memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan.
Karena itulah, saat menerima capaian tersebut, Bupati Barru tidak berbicara tentang dirinya. Ia justru mengajak semua pihak melihat keberhasilan itu sebagai hasil kerja bersama.
Menurutnya, mempertahankan WTP selama sebelas tahun berturut-turut tidak mungkin dilakukan oleh seorang kepala daerah atau segelintir pejabat saja. Di baliknya ada kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang selama ini bekerja dengan penuh dedikasi.
Mulai dari Sekretaris Daerah, Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), hingga seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
“Capaian ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah. Kami bersyukur karena upaya yang dilakukan bersama kembali membuahkan hasil yang baik,” ungkap Andi Ina.
Namun rasa syukur itu tidak membuatnya larut dalam euforia. Sebaliknya, ia mengingatkan bahwa WTP bukanlah tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan. Bagi dirinya, penghargaan tersebut justru menjadi pengingat bahwa tanggung jawab kepada masyarakat semakin besar.
Sebab ukuran keberhasilan pemerintah tidak hanya terletak pada laporan keuangan yang baik, tetapi juga pada sejauh mana anggaran yang dikelola mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
Jalan yang terbangun, layanan kesehatan yang semakin mudah dijangkau, pendidikan yang semakin baik, bantuan sosial yang tepat sasaran, serta pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, itulah yang menjadi tujuan utama dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah.
Karena itu, Andi Ina menegaskan bahwa raihan WTP harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini, mulai dari keterbatasan fiskal hingga tingginya kebutuhan pembangunan, pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar.
“Setiap rupiah yang digunakan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Itulah yang terus menjadi komitmen kami,” tegasnya.
Pesan serupa juga disampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan. Ia mengapresiasi daerah-daerah yang berhasil meraih WTP, termasuk Kabupaten Barru. Namun ia mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah akhir dari proses perbaikan.
Masih ada berbagai rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Masih ada ruang yang harus terus dibenahi agar kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik dari waktu ke waktu.
Bagi Kabupaten Barru, pesan itu bukan sesuatu yang baru. Sebab mempertahankan WTP selama sebelas tahun berturut-turut sesungguhnya bukan hanya tentang menjaga nilai dalam laporan keuangan, tetapi juga menjaga budaya kerja yang mengedepankan integritas, disiplin, dan tanggung jawab.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan yang terus berkembang, capaian tersebut menjadi bukti bahwa kepercayaan publik hanya bisa dirawat melalui kerja yang konsisten dan tata kelola yang baik.
Maka ketika Kabupaten Barru kembali mencatatkan WTP ke-11 berturut-turut, yang sesungguhnya diraih bukan hanya sebuah opini dari lembaga pemeriksa. Lebih dari itu, daerah ini kembali meneguhkan komitmennya untuk menjaga amanah rakyat, memastikan setiap anggaran digunakan secara bertanggung jawab, dan terus menghadirkan pemerintahan yang bekerja untuk kepentingan masyarakat.
Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintahan bukan hanya diukur dari penghargaan yang diterima, melainkan dari seberapa besar kepercayaan masyarakat yang mampu dijaga dari waktu ke waktu. Dan di Barru, kepercayaan itu kembali diperkuat untuk yang kesebelas kalinya.(syam m djafar)
Posting Komentar untuk "Sebelas Kali WTP, Sebelas Kali Barru Menjaga Kepercayaan"