Oleh: A. Ariyadi*)
Selama ini, ketika berbicara tentang lulusan Administrasi Publik, sebagian masyarakat langsung menghubungkannya dengan pekerjaan sebagai aparatur sipil negara (ASN) atau aktivitas di lingkungan pemerintahan. Persepsi tersebut seolah-olah menempatkan birokrasi sebagai satu-satunya ruang pengabdian bagi sarjana Administrasi Publik.
Padahal, perkembangan dunia kerja, dinamika ekonomi, dan kemajuan teknologi menuntut kita untuk melihat disiplin ilmu ini dari perspektif yang lebih luas.Apakah benar lulusan Administrasi Publik hanya dipersiapkan untuk menjadi birokrat? Apakah kompetensi yang mereka peroleh selama pendidikan tidak relevan dengan dunia usaha dan kewirausahaan?
Menurut saya, pandangan tersebut perlu ditinjau kembali karena Administrasi Publik sesungguhnya memiliki ruang penerapan yang jauh lebih luas.
Administrasi Publik bukan hanya mempelajari bagaimana pemerintah bekerja, tetapi juga bagaimana organisasi dikelola, sumber daya dimanfaatkan, keputusan diambil, kolaborasi dibangun, dan nilai diciptakan bagi masyarakat.
Kompetensi tersebut memiliki hubungan erat dengan kebutuhan dunia kewirausahaan.Seorang pengusaha tidak cukup hanya memiliki keberanian untuk memulai usaha. Ia membutuhkan kemampuan mengelola organisasi, mengatur tenaga kerja, menyusun perencanaan, mengendalikan sumber daya, membangun kemitraan, dan menjaga keberlanjutan usaha.
Bukankah kemampuan tersebut juga menjadi bagian dari kompetensi yang dipelajari dalam Administrasi Publik?Dalam perspektif New Public Governance yang dikembangkan Stephen P. Osborne, penyelesaian persoalan publik membutuhkan keterlibatan berbagai aktor, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
Perspektif ini memperlihatkan bahwa Administrasi Publik tidak dapat dipisahkan dari dinamika dunia usaha dan kehidupan sosial.Realitas di tengah masyarakat juga menunjukkan bahwa tidak sedikit alumni Administrasi Publik yang memilih membangun usaha sendiri.
Ada yang bergerak dalam perdagangan, kuliner, pertanian, peternakan, jasa konstruksi, percetakan, pendidikan, dan berbagai bidang usaha lainnya. Sebagian bahkan mampu mengembangkan usahanya hingga merekrut tenaga kerja dan memberikan kesempatan ekonomi kepada masyarakat sekitar.
Fenomena tersebut patut menjadi perhatian. Keberhasilan seorang sarjana tidak semestinya hanya diukur dari kemampuannya memperoleh pekerjaan di kantor pemerintahan. Ketika seorang alumni mampu membangun usaha, menghidupi keluarganya, mempekerjakan orang lain, dan menggerakkan ekonomi lokal, sesungguhnya ia juga telah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Di sinilah relevansi Administrasi Publik dengan kewirausahaan menemukan maknanya. Melalui perspektif Public Value yang dikembangkan Mark H. Moore, kita memahami bahwa penciptaan nilai tidak hanya berkaitan dengan keuntungan organisasi, tetapi juga manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Sebuah usaha yang melibatkan petani lokal, membuka lapangan kerja, mengembangkan produk daerah, dan membangun kemitraan dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat.
Perkembangan artificial intelligence (AI) semakin memperluas peluang tersebut. AI telah mengubah cara manusia bekerja, mengelola informasi, memasarkan produk, memberikan pelayanan, dan mengambil keputusan. Bagi lulusan Administrasi Publik, perkembangan ini bukan semestinya dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk mengembangkan bentuk kewirausahaan baru.
Bayangkan seorang alumni Administrasi Publik yang membangun usaha konsultasi manajemen dan administrasi berbasis AI. Ia dapat membantu pelaku UMKM menyusun standar operasional prosedur, mengelola dokumen digital, memetakan proses bisnis, dan mengevaluasi pelayanan pelanggan.
Peluang lainnya adalah mengembangkan jasa pendampingan digitalisasi usaha, konsultasi organisasi, pemasaran digital, hingga membangun startup yang menawarkan solusi bagi persoalan masyarakat.
Namun, AI bukan jalan pintas menuju keberhasilan bisnis. Teknologi tetap membutuhkan kemampuan manusia untuk memahami persoalan, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, memeriksa kebenaran informasi, dan menjaga etika penggunaan data.
Justru, pemahaman Administrasi Publik mengenai tata kelola, akuntabilitas, regulasi, dan kepentingan masyarakat dapat menjadi keunggulan dalam mengembangkan usaha berbasis teknologi yang bertanggung jawab. Menurut saya, sudah saatnya kita mengembangkan orientasi baru berupa kewirausahaan berbasis kompetensi Administrasi Publik.
Pendekatan ini dapat dibangun melalui tiga hal: mengidentifikasi persoalan masyarakat sebagai peluang usaha (problem-driven entrepreneurship), membangun usaha dengan tata kelola yang baik (governance-based entrepreneurship), serta memanfaatkan AI untuk inovasi dan produktivitas (AI-enabled entrepreneurship).
Gagasan ini tentu menuntut perubahan dari perguruan tinggi. Program Studi Administrasi Publik perlu memperluas orientasi pembelajarannya dengan mengintegrasikan kewirausahaan, inovasi sosial, literasi digital, dan pemanfaatan AI.
Mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori organisasi, kebijakan, dan pelayanan, tetapi juga perlu dilatih mengidentifikasi peluang usaha, menyusun model bisnis, membangun kemitraan, dan menciptakan solusi atas persoalan nyata di masyarakat.Maka dari itu, kita perlu mengubah cara pandang terhadap keberhasilan lulusan Administrasi Publik.
Menjadi ASN merupakan pilihan karier yang terhormat. Namun, menjadi pengusaha yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengembangkan ekonomi lokal, dan memberdayakan masyarakat juga merupakan bentuk keberhasilan pendidikan yang patut diapresiasi.
Administrasi Publik tidak harus selalu melahirkan birokrat. Ilmu ini juga dapat melahirkan entrepreneur, inovator, dan penggerak ekonomi masyarakat. Sebab, membangun pemerintahan yang baik memang penting, tetapi membangun masyarakat yang mandiri, produktif, dan berdaya juga merupakan bagian dari cita-cita Administrasi Publik.
*) A. Ariyadi, Mahasiswa Program Pasca Sarjana UNM
Posting Komentar untuk "Sarjana Administrasi Publik, Mengapa Harus Selalu Menjadi Birokrat?"