BARRU–B88News.id- Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diinisiasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Barru di Gedung DPRD Barru mengungkap sengkarut data penerima Bantuan Cadangan Pangan Beras Bulog yang meresahkan pemerintah desa.
Dalam forum yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Barru dan dihadiri pihak Bulog, Dinas Sosial, Dinas PMD, serta para kepala desa tersebut, berlangsung diruang sidang DPRD Barru, Jumat 2/10/2026.
Kepala Desa Lompo Tengah Arif Pabiseang tampil vokal menyoroti inkonsistensi data dan ambiguitas petunjuk teknis (Juknis) penyaluran.
"Kami dari APDESI menginisiasi RDP ini sebagai bentuk tanggung jawab moral para kepala desa kepada warganya, agar bantuan negara benar-benar diterima oleh mereka yang berhak dan layak secara ekonomi", tegasnya.
Ia mengungkap adanya dualisme data yang membingungkan di lapangan, yakni data utama dan data pengganti.
Dalam Juknis disebutkan, penggantian penerima baru diperbolehkan jika data utama telah habis tersalurkan, dan pengganti harus diambil dari kelompok desil 1 sampai 4 (kelompok miskin ekstrem hingga rentan).
Namun katanya, fakta di lapangan berbanding terbalik.
"Persoalannya, data utama yang dikirim Bulog sendiri justru banyak yang berada di desil 5 sampai 10. Ini yang membuat kami di desa bingung dan berada di posisi serba salah,"ungkapnya.
Ia membeberkan data faktual:
- Desa Batupute: 79 penerima data utama berada di desil 5-10
- Desa Lempang: 80 penerima data utama berada di desil 5-10
- Desa Lompo Tengah: 12 penerima data utama berada di desil 5-10
Kejanggalan semakin nyata karena Bulog tetap merestui penyaluran kepada penerima data utama tersebut, meskipun mereka tergolong mampu (desil 5-10). Sementara, ketika desa harus melakukan penggantian karena penerima utama tidak ditemukan atau meninggal, desa dipaksa harus mencari pengganti yang ketat dari desil 1-4.
"Ini tidak konsisten. Kalau penerima desil 5-10 di data utama boleh disalurkan, kenapa untuk data pengganti kami diwajibkan harus desil 1-4? Aturan mana yang harus kami ikuti? Kami yang berhadapan langsung dengan masyarakat," protesnya.
Puncak kekecewaannya adalah adanya mekanisme _return_ atau pengembalian beras ke Bulog jika stok tidak habis tersalurkan karena keterbatasan data pengganti desil 1-4. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat melukai rasa keadilan.
"Sangat kami sayangkan. Beras harus di-return ke gudang Bulog, sementara di depan mata kami masih banyak warga miskin yang layak dan sangat membutuhkan tapi tidak masuk data. Jangan sampai persoalan administrasi mengorbankan hak rakyat kecil,"tegasnya.
Kades Lompo Tengah menegaskan, pemerintah desa siap patuh pada aturan. Namun aturan tersebut harus adil, jelas, dan berpihak pada kondisi riil ekonomi warga.
Ia berharap RDP ini tidak hanya menjadi forum keluh kesah, tetapi menghasilkan solusi konkret dan kejelasan mekanisme pendataan agar tidak ada lagi bantuan yang dikembalikan sementara warga miskin masih menjerit membutuhkan.
"Kami di desa punya tanggung jawab moral. Harapan kami sederhana: data penerima harus sesuai kondisi ekonomi warga yang sebenarnya, agar bantuan tepat sasaran," pungkasnya.(syam)
Posting Komentar untuk "APDESI Inisiasi RDP, Kades Lompo Tengah Bongkar Sengkarut Data Penerima Beras Bulog"