Oleh: Sudarto (Dosen Universitas Negeri Makassar, Prodi PGSD FIP)
Bayangkan sebuah kapal raksasa yang melaju di lautan luas, penuh penumpang yang berharap tiba di pelabuhan tujuan dengan sukses. Kaptennya duduk di jembatan komando, tapi bukannya memeriksa peta atau mendengarkan awak kapal senior, ia malah memilih juru mudi berdasarkan siapa yang paling manis bicaranya atau isi dompetnya paling tebal.
Akibatnya? Kapal oleng, tabrak karang, tabrak gunung laut, dan penumpang pun panik tidak kepalang. Inilah metafora sempurna untuk kondisi bangsa kita hari ini, di mana pengambil kebijakan sering kali gagal memahami arti dan makna kebijakan sejati. Mereka bukan hanya kurang paham, tapi kadang pura-pura buta untuk mengejar agenda pribadi. Hasilnya? Carut marut di mana-mana, terutama di sektor pendidikan dan pemerintahan, yang seharusnya jadi tulang punggung kemajuan bangsa dan negara.
Pemahaman mendalam tentang kebijakan bukan sekadar hafalan undang-undang atau jargon birokrasi. Kebijakan adalah seni merancang jalan menuju masa depan yang lebih baik, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang, keadilan sosial, dan efisiensi sumber daya. Saat pemimpin benar-benar mengerti ini, kebijakan menjadi alat transformasi: pendidikan berkembang pesat dan merata, ekonomi bergeliat tak ada inflasi, dan rakyat pun makmur aman sejahtera sentosa. Tapi, ketika pemahaman itu absen, kebijakan berubah jadi senjata makan tuan.
Pengambil kebijakan yang "kurang memahami" sering kali melahirkan regulasi setengah matang atau bahkan mentah sama sekali, yang akhirnya memperlambat roda pembangunan yang sejatnya sedang “digas”. Lebih parahnya lagi, ada yang sengaja berpura-pura tidak tahu: pura-pura bodoh, pura-pura merendah (bilangnya: saya tak tahu apa-apa, saya ini orang biasa dan bodoh), sebuah taktik licik untuk “menghalalkan” tindakan yang semaunya sendiri, mengorbankan kepentingan umum demi kantong pribadi atau kelompoknya saja.
Lihatlah sektor pendidikan kita, yang seharusnya jadi laboratorium inovasi generasi muda, tapi kini jadi ladang contoh carut marut akibat kebijakan bodoh. Bayangkan seorang pejabat kementerian atau direktur yang tiba-tiba menggebrak dengan program wajib belajar enam hari seminggu, tanpa kajian mendalam soal beban guru, fasilitas sekolah, atau kesejahteraan siswa. Kebijakan itu lahir dari niat “baik” di permukaan, ingin anak bangsa lebih kompetitif, tapi gagal paham makna pendidikan yang holistik. Akibatnya, guru kelelahan, siswa burnout, dan mutu belajar justru merosot. Ini bukan kebijakan, ini kekacauan yang disamarkan sebagai reformasi. Pengambil kebijakan semacam ini sering abaikan data empiris, seperti survei PISA yang konsisten menunjukkan Indonesia tertinggal jauh di matematika dan sains, karena mereka lebih sibuk pada pencitraan daripada solusi yang mengakar.
Bukan hanya ketidakpahaman, tapi juga kepura-puraan yang bikin masalah semakin membengkak. Ada pemimpin yang tahu betul aturan, tapi memilih tutup mata demi kepentingan sesaat. Misalnya, saat merevisi kurikulum nasional, mereka abaikan masukan dari pakar pendidikan dan guru lapangan, lalu lempar bom waktu berupa perubahan mendadak yang bikin sekolah kewalahan. Motivasinya? Mungkin untuk klaim prestasi politik atau memuaskan lobi tertentu. Carut marut ini merembet ke mana-mana: kurikulum bolak-balik seperti ganti baju, alokasi anggaran pendidikan bocor ke proyek mangkrak, dan siswa jadi korban kebijakan yang tak bijak. Negara rugi triliunan rupiah, sementara generasi muda kehilangan kesempatan berkembang dan bersaing secara global. Ini tindakan bodoh yang nyata, karena mengorbankan masa depan demi ego sesaat.
Lebih dalam lagi, pemilihan penjabat jadi sorotan utama kegagalan ini. Di organisasi pemerintahan atau lembaga pendidikan, senioritas seharusnya jadi pondasi stabilitas, seperti pohon tua yang akarnya kuat menahan badai. Tapi apa yang terjadi? Pengangkatan penjabat terkadang sering lewati senior tanpa aba-aba, langsung lompat ke orang dekat atau kroni. Bayangkan kepala dinas pendidikan (misalnya) yang tiba-tiba angkat wakilnya dari kalangan sahabat kuliah, padahal ada pegawai senior dengan pengalaman puluhan tahun di lapangan yang lebih kompeten. Alasan resmi mungkin "visi baru", tapi kenyataannya? Loyalitas pribadi mengalahkan kompetensi. Organisasi jadi kacau: program terhenti, tim bubar, dan inovasi mandek. Ini bukan kepemimpinan, ini nepotisme berbalut kebijakan.
Contohnya melimpah di dunia nyata. Di sebuah provinsi besar, seorang gubernur angkat kepala Dinas Pendidikan dari kalangan dekatnya, meski ada kandidat lain yang punya rekam jejak sukses membangun sekolah unggulan di daerah terpencil. Hasilnya? Anggaran untuk beasiswa siswa miskin malah dialihkan ke proyek gedung mewah yang tak berguna, sementara ribuan anak putus sekolah. Pengangkatan semacam ini bukan hanya tidak bijak, tapi destruktif. Organisasi yang seharusnya maju jadi arena perebutan kekuasaan, di mana kemampuan organisasi terbuang sia-sia. Bayangkan potensi yang hilang: orang mampu yang tersingkir, ide brilian yang tak terealisasi, hanya karena tak punya "kartu dekat" atau berseberangan dengan sang pengambil keputusan.
Yang lebih memuakkan lagi, pemilihan ini sering didasari "isi tas", bukan kapabilitas. Di banyak kasus, jabatan dilelang secara tak kasat mata, siapa yang bayar paling mahal, dialah pemenangnya. Ini budaya korupsi secara halus yang meracuni akar birokrasi. Seorang calon kepala sekolah dengan ide revolusioner untuk pendidikan vokasi kalah saing dengan yang datang bawa amplop tebal. Akibatnya? Sekolah tetap compang-camping, guru demotivasi, dan siswa lulus tanpa karakter dan skill pasar kerja. Tindakan bodoh ini tak hanya rugikan individu, tapi seluruh negara. Ekonomi mandek karena tenaga kerja tak kompetitif, inovasi terhambat, dan kepercayaan publik runtuh. Pengambil kebijakan yang tutup mata pada hal ini sebenarnya tahu risikonya, tapi pilih untung pribadi, pura-pura tidak tahu demi leluasa bertindak semaunya.
Dampaknya tak terhitung. Di pendidikan, carut marut ini lahirkan disparitas: sekolah elite maju pesat, sementara pelosok tertinggal jauh. Di tingkat nasional, kebijakan pendidikan gonta-ganti seperti mode saja, dari KTSP ke Kurikulum 2013 lalu ke Merdeka Belajar, tapi implementasi selalu kacau karena pemimpin tak paham esensinya. Guru dilatih setengah hati, buku pelajaran salah cetak, dan evaluasi jadi formalitas semata. Negara yang besar seperti Indonesia, dengan 50 an juta siswa, tak boleh main-main dengan kebijakan asal-asalan. Ini soal bertahan hidup di era kompetisi global, di mana negara tetangga (sesama ASEAN), seperti Singapura dan Vietnam terus unggul berkat pemahaman dan implementasi kebijakan mereka yang matang.
Tapi jangan salahkan semata-mata individu; sistemnya juga ikut andil. Kurangnya akuntabilitas bikin pengambil kebijakan merasa kebal hukum. Tanpa pengawasan ketat dari KPK atau Ombudsman, nepotisme dan suap jadi norma. Media sosial ramai soroti kasus ini, tapi perubahan tetap lambat. Yang dibutuhkan adalah reformasi radikal: uji kapabilitas transparan untuk setiap pengangkatan, sanksi berat bagi yang pura-pura buta, dan pelatihan kebijakan wajib bagi pejabat. Pemahaman arti kebijakan harus jadi syarat mutlak, bukan opsional. Bayangkan jika setiap pemimpin paham bahwa kebijakan bukan alat kekuasaan, tapi amanah rakyat, negara kita pasti melonjak dan maju pesat.
Contoh positif ada di negara tetangga seperti Malaysia, yang pasca-skandal 1MDB reformasi birokrasi dengan tes integritas dan meritokrasi ketat. Hasilnya? Pendidikan mereka naik peringkat (padahal tahun 90-an Malasyia masih belajar dari Indonesia), korupsi turun. Kita bisa tiru, tapi butuh kemauan politik. Di Indonesia, gerakan masyarakat sipil mulai bangkit: petisi online tolak pengangkatan kroni, demo guru minta kurikulum stabil. Ini sinyal harapan, tapi tanpa pemimpin bijak, tetap sia-sia, bagaikan menabur garam di lautan asin, tak digubris.
Akhirnya, kembali ke kapal metafora di atas. Kapten yang baik tak hanya tahu navigasi, tapi dengar awak senior, pilih kru berdasarkan skill, pengalaman, dedikasi, ide, dan tolak suap menuju pelabuhan gelap. Begitu juga pemimpin kita: memahami arti dan makna kebijakan berarti bertanggung jawab atas setiap keputusan, tak peduli godaan sebesar apapun. Carut marut pendidikan dan negara akan reda jika kita stop tindakan gegabah dan kurang cermat: yang selalu lewati senior, angkat orang dekat, dan pilih isi tas. Ganti dengan meritokrasi sejati, di mana kapabilitas jadi ukuran tunggal. Saat ini, kapal kita tak oleng lagi, melainkan melaju kencang menuju pelabuhan kemakmuran. Pertanyaannya, siapkah para pengambil kebijakan turun dari singgasana ego mereka? Demi kemajuan dan kejayaan bangsa kita, mari menjadi pengambil kebijakan yang benar dan tidak gegabah. Tinggalkan cara-cara lama yang mengambil keputusan hanya karena isi tas, kedekatan, dan kesamaan latar atau emosionalitas. Sebaliknya, putuskanlah sesuatu atau angkat seseorang dengan selalu berdasarkan kemampuan real, kapabilitas, kualitas, senioritas, dan akuntabilitas serta pemikiran matang.
Posting Komentar untuk "Mengapa Kebijakan yang “Mentah” Bisa Bikin Negara Ambruk? Pelajaran dari Pemimpin yang “Gegabah” dalam Mengambil Kebijakan"